Sering kali kita menganggap menjaga jarak antar kendaraan adalah dengan hitungan Metric atau Meter.

Berikut sedikit tips dari Road Safety Association Indonesia,

Mari kita simulasikan perjalanan dengan kecepatan : 80 Km/Jam

Sedikit penjabaran,
80 Km/Jam = 80.000 Meter / 3600 Detik = 22.2 Meter/Detik.

Ini berarti, pada saat anda berkendara 80 Km/Jam, dalam waktu 1 Detik, badan dan kendaraan anda berpindah 22.2 Meter.

“Silahkan simulasikan dengan menatap ke samping atau ke depan anda dan perkirakan jarak 22.2 Meter tersebut”

Kenapa menjaga jarak?
Kita tidak pernah tahu kapan kita harus mengerem secara mendadak, ini sedikit hitungannya, anggap kita sedang menghadapi situasi yang mengharuskan rem mendadak.

1 Detik = Mata menangkap situasi dari lingkungan dan ditangkap otak

1 Detik = Otak memerintahkan kaki untuk menginjak pedal rem

1 Detik = Kemampuan traksi ban dan kondisi kendaraan kita pada saat rem mendadak, ingat, kendaraan kita tidak serta merta berhenti ketika injak rem!

Sehingga RSA Indonesia menyimpulkan total menjaga jarak ideal adalah 3 Detik dari kendaraan di depan.

Dan tetap pada posisi ini, walau disalip kendaraan lain.

Salam Road Safety, teruskan bila anda anggap perlu.

Kilometer demi kilometer ku berjalan, di iringi dengan rasa gemas, melihat pengendara mobilyang bertingkah bodoh, dari yang melakukan tail gating, sampai mereka yang menyalip mobil ku dengan tipis, sampai ada yang memaksa mendahului lewat bahu jalan. Masuk di sekitar KM 30,mulai padat, ada sedikit kecurigaan, karena jarang disana terjadi kemacetan panjang.

Ternyata benar, ada tabrakan beruntun, waktu ku hitung, ada 6 kendaraan yang terlibat disana, beberapa dihiasi dengan senyuman di wajah mereka, dan beberapa dengan wajah kecut. Otakku berpikir, pasti mereka tidak menjaga jarak, mengingat banyaknya kendaraan yang selalu saja berjalan dengan jarak antisipasi yang sangat rendah. Pada saat itu, aku minta tolong istriku untuk ketik SMS untuk memberitahukan kepada TMC dan rekan-rekan lainnya.

Sesampainya di rumah orang tuaku, masih saja teringat denganku kejadian itu, hampir tidak percaya, hanya selang satu hari..huh. Akhirnya tidak lupa, aku memasang status di Facebook-ku.

Pulang dari rumah orang tua, kembali aku melewati tol yang sama dengan arah yang berbeda tentunya, tapi kembali lagi aku dikejutkan dengan kemacetan, “ah, paling mau keluar Citos”..tapi dari kejauhan aku melihat kilatan strobo kuning berada di lajur kanan, dan kilatan strobo biru secara konstan berkedip di lajur yang sama, alangkah indahnya bila semua orang berada di porsi mereka untuk tidak menggunakan alat pemberi isyarat itu pada kendaraan sipil mereka. Sampai di dekat lokasi, benar saja, ternyata kilatan itu berasal dari jalur berlawanan.

Terpantau oleh ku, beberapa polisi sedang sibuk berkreja, dan sebuah mobil APV, dan Innova dengan kondisi rusak berat, dan seorang wanita yang berteriak-teriak kepada seorang pria didepan tubuh yang menggeletak di jalan, tidak jelas ia berkata apa.

Tidak habis pikir pada saat itu, aku sangat terkejut melihatnya, dalam satu hari, aku melihat tabrakan di lokasi yang berselang beberapa kilometer. Mirisnya lagi, setelah lokasi kejadian, masih banyak mobil yang bertingkah bodoh, entah mungkin mobil mereka dibeli dari hasil uang panas (korupsi, merampok, dlsb), sehingga mereka tidak mengindahkan etika dan disiplin lalu lintas jalan, berjalan zig zag, dan hal lain yang menyeramkan menurutku.

Sesampai di rumah, aku masih teringat dengan kejadian itu, seakan tidak percaya, hanya selang satu hari dari dibuatnya tips itu. Dan status di Facebook pun aku rubah, tidak lama kemudian, aku melihat update dari TMC tentang kejadian itu, dan ternyata dugaan yang sama, tidak menjaga jarak.

Ah…ada apa dengan pengguna jalan kita? Kepemilikan kendaraan yang mahal, tidak disertai dengan etika yang santun.

Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua, tidak usah merasa paling hebat, walau kalian merasa puluhan tahun berkendara, kecelakaan tidak pernah mengenal skill, umur, kekayaan, pangkat atau jabatan. 55 nyawa hilang dalam satu hari, apakah nyawa anda akan dihitung sebagai yang ke 56??

Berkendara di jalan Tol

1. Masuk gerbang Tol, perhatikan marka garis utuh yang ada sebelum gerbang tol, diusahakan tidak melampaui garis tersebut, karena garis itu bukan hasil sebuah vandalisme, tapi peringatan untuk kendaraan yang melintas. Dasar Hukum : Pasal 106 (4) UU No. 22/2009
2. Sebisa mungkin tidak membuang tiket tol keluar dari kendaraan anda, karena anda akan menyumbang sampah yang beredar di sekitar gerbang tol.
   Dasar hukum : Pasal 42, PP No.15/2005
3. Berhati-hati ketika berpindah lajur untuk mendahului, gunakan lampu sign 2 detik sebelum mulai berpindah lajur, hal ini dilakukan untuk memberikan waktu antisipasi kepada pengemudi di belakang kita.
   Sewaktu berpindah lajur, pastikan lajur yang anda tuju dalam keadaan aman.
   Dasar Hukum : Pasal 52, PP No. 43/1993, diperbaharui di Pasal 109, UU No.22/2009
4. Ketika melihat orang lain telah menghidupkan sign di depan anda, tanda akan berpindah lajur, perlambat kendaraan anda, bukan menambah kecepatan, karena hal ini sangat membahayakan diri anda juga orang lain.
   Dasar Hukum : Pasal 52 (5) dan Pasal 56, PP. No. 43/1993, diperbaharui di Pasal 109 (3), UU No.22/2009
5. Bila anda berniat untuk berkendara sewajarnya, gunakan lajur tengah (bila ada lebih dari 2 lajur), atau gunakan lajur paling kiri bila anda ingin berjalan pada kecepatan minimal yang telah ditetapkan, gunakan lajur kanan atau paling kanan hanya bila anda ingin mendahului. Atau bila anda berada di jalan dengan dua lajur, usahakan berada di kecepatan diatas minimal dari yang ditentukan.
   Dasar Hukum : Pasal 41 (1) PP. No.15/2005, Pasal 51 PP No. 43/1993 (diperbaharui di Pasal 108 UU No.22/2009)
6. Tetap melihat spion anda secara periodik, bila anda di lajur paling kanan (pada kondisi jalan dengan dua lajur) hal ini dilakukan bila ada kendaraan yang akan mendahului anda dengan memberikan tanda high beam lamp ke arah anda, juga mengantisipasi pengendara ugal-ugalan yang melakukan tail gating di belakang anda, bila kondisi-kondisi ini terjadi, tetap tenang, hidupkan lampu sign kiri, dan tetap melakukan gerakan pada point nomor 2 untuk berpindah lajur.
   Dasar Hukum : Pasal 51 PP No. 43/1993 (diperbaharui di Pasal 108 UU No.22/2009)
7. Tetap melakukan menjaga jarak minimal 3,5 detik dari kendaraan di depan anda, dengan penjabaran, 1 detik adalah waktu reflek ketika mata mengirimkan sinyal ke otak, lalu 1 detik adalah waktu otak memberikan perintah kepada organ tubuh, 1 detik adalah perkiraan teknis kendaraan (traksi ban, rem, dlsb), 0,5 detik adalah spare waktu dari semuanya.
   Dasar Hukum (menjaga jarak, bukan durasi jarak): Pasal 62, PP No.43/1993
8. Selain menjaga jarak di depan anda, juga menjaga jarak dengan kendaraan di belakang anda lakukan point nomor 5, usahakan untuk melakukan antisipasi, dengan cara berpindah lajur, jangan melakukan sudden break ini akan membahayakan anda.
   Dasar Hukum (posisi kendaraan bukan durasi jarak): Pasal 61, PP No.43/1993
9. Ketika anda hendak mendahului kendaraan di depan anda, berikan tanda dengan high beam walau siang hari, lakukan dengan cara yang elegan, bila membandel, tetap pada lajur anda (kondisi ruang di depan
   kendaraan depan diprediksi lebih dari 5 detik dengan kendaraan di depannya), sebisa mungkin tidak membuat diri anda di dalam posisi orang yang salah prosedur. Anggap saja mereka yang pelan di lajur yang paling kanan sebagai speed limitter perjalanan anda dan melatih kesabaran ketika berkendara di jalan tol.
   Dasar Hukum : Pasal 51 PP No. 43/1993 (diperbaharui di Pasal 108 UU No.22/2009)
10. Tidak menggunakan bahu jalan untuk mendahului kendaraan lain.
    Dasar Hukum : Pasal 41 (1) UU. No.15/2005
11. Tetap waspada dan memperhatikan semua rambu dan marka yang ada sepanjang jalan tol, karena itu adalah guide dasar keselamatan dan etika anda di jalan tol. Salah satu contohnya adalah, perintah untuk menggunakan lampu utama ketika melewati terowongan di salah satu ruas jalan tol, bukan menghidupkan lampu tanda bahaya (hazzard sign).
    Dasar Hukum : Pasal 106 (4) UU. No.22/2009
12. Diusahakan untuk tidak menggunakan lampu hazard ketika hujan lebat, karena kendaraan lain akan kesulitan untuk mendeteksi gerak kendaraan anda.
    Dasar Hukum : tidak ada, hanya etika berkendara.

Tidak ada yang akan mampu menjalankan semuanya 100% sesuai dengan Peraturan atau Undang-Undang yang berlaku, selama kehidupan lalu lintas darat selalu di-anak tirikan oleh pemerintah (tidak ada ketegasan hukum, fokus atas pertumbuhan industri otomotif, dan fakto pendukung lainnya), tapi percayalah, Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku adalah sebagai pembimbing anda untuk tetap selamat, aman, dan beretika di jalan raya.

Salam – Road Safety Association

Apa yang sebetulnya terjadi?

Beberapa wawancara kepada rekan-rekan petugas lapangan memberikan sedikit titik terang mengenai masalah ini, pernah juga saya sebutkan masalah ini dalam artikel sebelumnya, bahwa sesungguhnya mereka merasa dibiarkan sendiri di jalan raya, kenapa? Kenapa tidak ada dukungan kepada mereka, ketika mereka berhadapan dengan masalah yang pelik? Seperti menilang pejabat, atau kerabat pejabat, atau mungkin ketika mereka menilang teman sesama korps.

Kemarin saya mendapat masukan dari mantan petinggi negeri ini, beliau mengatakan, bahwa adanya satu elemen yang dapat membantu kepolisian, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS, tentunya mereka dibawah wewenang pihak kepolisian, dan telah menjalani filtrasi dengan berbagai macam test. Hal ini terkait dengan perbandingan aparat dengan jumlah penduduk, tentu saja terkait dengan jumlah kasus yang ditangani, menurut Litbang RSA, perbandingan aparat kepolisian terhadap jumlah penduduk adalah mencapai 1:650, dengan jumlah ideal 1:250.
UU No.22/2009 sekarang ini menjadikan tugas LANTAS POLRI jauh lebih berat, beberapa tugas baru menunggu di depan mata, sebuah optimisme yang baik, walau sebetulnya sebuah perbaikan struktur mendasar seharusnya lebih diperhatikan terlebih dahulu. Tapi apalah saya? Saya hanya mendengar dari mulut ke mulut, sayangnya mulut-mulut itu adalah mulut-mulut yang langsung berhubungan dengan aktifitas lapangan.

Apakah sanggup kepolisian sebuah lembaga dimana masyarakat Indonesia sangat bergantung atas penegakan hukum, seiring dengan pasang surutnya kepercayaan masyarakat itu sendiri dengan kinerja mereka. Masyarakat sering antipati terhadap kasus yang dilimpahkan ke kepolisian, kenapa? Terutama yang terkait dengan kasus kendaraan bermotor dan lalu lintas. Saya rasa mengharapkan laporan masyarakat saja sangat tidak cukup, butuh peran serta aktif petinggi POLRI dalam menangani aparat lapangan. Kenapa tidak bisa? Swasta terbukti berhasil dalam menciptakan satu peraturan terpusat dengan beberapa cabang, apakah negara ini mempunyai Instansi/Lembaga yang kinerja nya jauh dibawah swasta? Hal ini saya kembalikan kepada rekan-rekan pembaca.

Melibatkan unsur kemasyarakatan?
Kepolisian saat ini telah menciptakan beberapa kreasi kemitraan dengan masyarakat, tapi sayangnya, hal ini tidak diimbangi dengan pembinaan yang terarah, saya mungkin hanya bisa memberikan satu contoh tentang arogansi yang terjadi. Mereka yang menjadi binaan kepolisian cenderung jauh lebih percaya diri, karena mereka menganggap mereka dilindungi oleh kepolisian, hal ini sangat jauh melenceng dari arti sebenarnya pembinaan. Mungkin contoh ini diluar konteks lalu lintas, tapi kebetulan saya melihatnya sendiri, Satgas Anti Narkoba yang ada di Kalimalang, salah satu kendaraannya dilengkapi oleh rotator diatasnya, tentunya dengan melengkapi logo SAN di pintu kiri dan kanan, ini adalah contoh kecil.
Mental belum siap? Ya, mungkin ini yang terjadi, mental mereka para mitra polisi masih belum siap untuk kemudian disematkan sebagai mitra resmi, beberapa kali saya berbicara, dan mereka sangat bangga dengan predikat mitra kepolisian, sehingga mereka beranggapan bisa melakukan apa saja.

Padahal, unsur kemasyarakatan ini sangat penting, dan bila ini bisa dibina dengan benar, saya yakin sekali, tugas aparat kepolisian akan jauh lebih mudah, bukannya lebih sulit, karena para binaan ini menjadi arogan dan justru menyulitkan aparat sendiri.
Apa yang bisa saya sarankan? Para binaan mitra polisi, jangan langsung di berikan kartu anggota, atau apapun itu yang menjadikan alat legalitas, gunakan screening ketat, karena apapun itu, ketika mereka berada diluar, mereka akan membawa nama besar Kepolisian Republik Indonesia, saya dan mungkin beberapa orang, akan malu, ketika bertemu orang yang mengaku mitra polisi tapi masih arogan, karena saya sendiri menginginkan aparat penegak hukum kita yang satu ini menjadi jauh lebih baik.

Membuka kanal informasi langsung secara periodik?
Secara periodik, seluruh instansi yang bertanggung jawab membuat satu forum, dan para pesertanya adalah perwakilan elemen masyarakat perduli lalu lintas. Saya sangat yakin, banyak sekali organisasi sejenis dengan RSA diluar sana, dimana mereka adalah murni netral dan tidak terpengaruh oleh salah satu instansi. Forum ini kemudian akan menghasilkan beberapa laporan konkrit yang kemudian di tindak lanjuti, dan seluruh kendala, menjadi laporan kepada Gubernur (misalnya).

Kenapa hal ini dikemukakan? Pernah kita merasa gemas dengan fungsi traffic light yang membingungkan? Seperti lampu merah menyala padahal tidak ada lalu lintas mengganggu arus kita, seharusnya kita bisa melanjutkan perjalanan? Ternyata lampu merah itu mengikuti arus lalu lintas di belakang kita, atau perubahan bentuk jalan yang mengakibatkan traffic light itu tidak lagi berfungsi. Laporan yang diterima akan lebih bersifat real, bukan rekaan anak buah yang ingin terlihat baik hasil kerjanya.
Sekarang yang lebih seru adalah, perbaikan jalan secara simultan dimana-mana, tapi marka jalan dilupakan. Ini terjadi karena terlalu banyak instansi, dan koordinasi yang memalukan diantara instansi-instansi tersebut, dan ketika terjadi kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan, akhirnya mereka saling tunjuk hidung, dan tanggapan saya sebagai pengguna jalan? Ingin berteriak ke kuping mereka “apakah kalian tidak malu?”.

Hal ini juga yang menyebabkan pesimisme saya dalam solusi forum, tapi sebuah optimisme harus tetap dikobarkan, bukan?? Ya..koordinasi antara instansi penanggung jawab lalu lintas jalan, terdapat, PU, DepHub, Kepolisian, sampai ke Pemda. Solusi saya untuk hal ini, mungkin meminta Presiden RI yang akan membereskan kinerja antar instansi ini.

Dengan hadirnya usulan-usulan dan saran-saran yang dibahas secara periodik ini, dengan melibatkan unsur masyarakat memungkinkan banyaknya informasi yang jauh lebih akurat.

Meningkatkan kedisiplinan di dalam instansi/lembaga pemerintahan?
Kendaraan-kendaraan yang hilir mudik di jalan raya, tentunya akan bermuara di salah satu tempat, beberapa tempat itu adalah lokasi kantor pemerintahan, dan tentu saja kepolisian. Karena penegak hukum nya adalah Polisi, saya pernah menyuarakan kepada KAPOLRI untuk menjadikan seluruh PosPol, Polsek, Polres, Polda, se-Indonesia menjadi tempat disiplin lalu lintas. Mudah saja, kendaraan yang tidak memenuhi standar, atau melanggar peraturan tidak di izinkan masuk, atau dapat di tindak di tempat. Hal ini terlihat mudah kan? Terkait dengan komitmen aparat penegak hukum kita. Pertanyaan saya, apakah sanggup?

Akhirnya, saya ingin sekali mengajak seluruh rekan, untuk dapat memberikan solusi, daripada kita terus-terusan mengumpat atas realita penegakan hukum di jalan raya ini, walaupun akhirnya ini menjadi pe-mubazir-an tenaga untuk ketik kalimat demi kalimat, yang penting tujuan dan niatan murni untuk kemaslahatan bersama.

Sepanjang perjalanan, kami sering tidak habis pikir dengan kondisi lalu lintas di jalan raya, di kalimalang misalnya, walau saya suka berada di samping kanan mobil yang berada di paling kanan pada jalurnya, tapi sudah, saya tidak mau lebih, mengingat Pasal 110 UU. No 22/2009, kondisi jalanan di Kalimalang marka pemisahnya sudah tidak jelas lagi.

Tapi ternyata masih ada saja yang membuat jalur berlawanan arah menjadi tidak ada ruang gerak, sehingga menimbulkan ketersendatan. Entah apa yang ada di pikiran mereka?. Belum lagi kendaraan lain yang sering berpindah jalur dengan mendadak dan tanpa memberikan tanda, sehingga seringkali saya pun harus terkejut, bahkan tidak jarang kendaraan yang keluar dari persimpangan menuju ke jalur prioritas tanpa memperhatikan kendaraan lain, dengan yakinnya mereka menerabas tanpa menggunakan rem masuk ke jalur lurus, pada Peraturan Pemerintah No. 43/1993 ayat (1) jelas dikatakan bahwa mereka pelaku yang hendak membelok harus memperhatikan kondisi lalu lintas di sekitarnya, bukannya main terabas saja.

Bahkan baru saja saya bersitegang dengan orang yang melanggar lampu merah, ternyata lebih galak dia daripada saya, mungkin karena kami bersinggungan secara fisik pada saat itu. Bukan hanya itu, sering kali saya berusaha menegur orang-orang yang memang melanggar peraturan lalu lintas tersebut, tapi sebagian besar dari mereka menganggap ini adalah hal yang biasa, wah…bisa bahaya..

Penelitian Litbang Road Safety Association menyatakan bahwa rata-rata perhari nyawa yang hilang di jalan raya berkisar 11 orang di tahun 2009 ini (Januari – Juli), angka yang cukup mengejutkan, ini tidak sebanding apabila melihat angka kecelakaan yang sampai 312 orang.

Pemerintah menyerukan bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama, itu saya 500% setuju, hanya saja ketika kita menyerukan atau berbuat, tidak putus dari sebuah hukum alam yang berlaku di lapangan, bahwa akan ada pengguna, dan juga akan ada yang kontrol.

Seruan tersebut lebih tepatnya digunakan untuk mereka para pengguna, agar dapat lebih aware terhadap keselamatan berkendara, salah satunya yang paling dominan adalah disiplin. Satu lagi yang tidak kalah pentingnya, bahkan menjadi sebuah penentu dari seruan tersebut adalah, kontrol di lapangan, salah satunya adalah penegakan hukum.

Kebetulan lokasi yang paling saya lalui, jadi saya coba beri contoh yang memang saya lihat dalam keseharian, adalah Stasiun Manggarai, dan di depan Pasaraya Manggarai, disitu saya melihat ada dua pos polisi, pelanggaran pasal 302 UU No. 22/2009 terjadi, di depan stasiun manggarai, bus, bajaj, ojek, semuanya berhenti menghalangi jalur prioritas, di depan pasaraya manggarai ada dua keunikan, bus dapat berhenti seenaknya dan menghalangi jalan, dan lambang Dilarang Masuk pada jalur busway turut dilanggar, padahal rambu tersebut tepat berada disamping kantor polisi itu. Memang ketersendatan yang terjadi tidak terlalu signifikan, tapi yang ada dalam benak saya adalah, sebuah pelanggaran terjadi tepat di depan kantor penegak hukum???

Bayangkan, hanya berjarak tidak lebih dari 20m dari kantor polisi, pelanggaran tetap terjadi? Dan kendaraan roda dua yang dengan berani berjalan melawan arah di area sekitar kantor penegak hukum tersebut, jelas-jelas di atur tentang hukumannya adalah di Pasal 287 (3) UU. No. 22/2009 yang dapat dikenakan denda Rp. 250.000.

Tapi jangan salahkan aparat di lapangan sepenuhnya, ada baiknya kita mendengar keluhan mereka, sebetulnya ingin saya paparkan di sini, tapi rasanya kurang baik, yang intinya, dibutuhkan koordinasi yang solid antara atasan dan para aparat di lapangan. Penegak hukum sekarang menjadi seperti tidak lagi mempunyai wibawa, dapat diambil kesimpulan dari contoh diatas untuk hal kecil, ini belum termasuk pembiaran yang dilakukan oleh mereka yang menerobos lampu merah tanpa ada komando dari aparat.

Lalu muncul sebuah pertanyaan, apakah para penegak hukum itu hanya menjadi penegak hukum ketika mereka berseragam? Apakah mereka tidak punya tanggung jawab ketika melihat pelanggaran terjadi ketika mereka, misalnya menggunakan jaket yang menutupi baju seragam? Pertanyaan ini di picu seringkali saya mendapatkan mereka yang menggunakan jaket, tapi helm, celana, dan sepatu masih terlihat seperti petugas, atau mungkin saya salah, karena memang pada saat itu saya tidak berusaha memberhentikan mereka dan melihat apa isi di balik jaketnya?.

Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa penegakan hukum di lapangan ini menjadi seperti ini? kenapa ada pembiaran pelanggaran di jalan?

Perlu kembali saya mengingatkan, dalam melakukan sidang untuk menentukan atau membuat Undang Undang ini, ada uang rakyat yang terpakai di dalam prosesnya, setelah sekian banyak yang di keluarkan? Apakah akan hanya menjadi sebuah peraturan tanpa implementasi? Apakah bangsa ini terlalu bangga dengan kalimat “Peraturan Dibuat Untuk Dilanggar?”

Instasi pemerintahan sekarang mungkin lebih baik fokus kepada tugas masing-masing, dalam hal ini, saya menyoroti dalam penegakan hukum di jalan raya, mungkin porsi sosialisasi harus sudah dikurangi, dan sekarang saatnya menegakan hukum secara tegas.

Ada pertanyaan, bagaimana cara memberikan efek jera kepada para pelanggar? Ternyata ini menjadi pembahasan yang tidak kunjung usai, tapi menurut saya, mudahnya adalah, konsistensi penuh terhadap penegakan hukum di jalan, yang selama ini terjadi adalah, hilangnya konsistensi itu, sehingga seringkali pengguna jalan merasa kebingungan dan akhirnya bertindak semaunya, misalnya diskresi pada saat prioritas kendaraan dengan melanggar lampu merah, dimana seharusnya di lakukan dengan komando, tapi sekarang yang terjadi, walau ada aparat penegak hukum dan tanpa komando, di beberapa titik traffic light, mereka berani melanggar.

Mari tegakan hukum di jalan raya, jangan biarkan kami menjadi bangsa rampok, yang dengan mudahnya merampok hak orang lain ketika berada di jalur, atau merampok hak pejalan kaki dengan berhenti di zebra cross atau mendahului lewat trotoar, menjadi perampok jalur khusus darurat di jalan tol.

Bantu kami, masyarakat Indonesia.

Oya, bila Pak KAPOLRI mendengar, karena saya berdomisili di Jakarta, saya menyarankan Polda Metro Jaya dijadikan parkiran tertib lalu lintas, mampu ndak Pak?

Penyempitan makna Safety ini sendiri tidak terlepas dari berbagai kampanye yang salah kaprah menurut saya, salah satu contohnya adalah satu kampanye Safety yang sangat di banggakan oleh salah seorang perwira Polisi misalnya, pada saat itu saya ingat, dia mengatakan, acara ini tidak mungkin salah, karena di koordinir oleh instansi besar, bukan yang kecil (kaya RSA … -red ), dan sebagian besar lainnya adalah tidak lain dari image branding, maka yang terjadi adalah, bukannya mengedepankan faktor safety, tapi lebih cenderung ke acara hiburan. Coba perhatikan sendiri kampanye safety yang ada, apakah pada acara tersebut ada topik tentang sosialisasi peraturan tertulis? Kalaupun ada, bukan menjadi porsi utama.

Maka ada sedikit gambaran yang bisa menjadi visualisasi,

Rules Knowledge atau diartikan seagai Pengetahuan Peraturan, menjadi porsi terbesar di dalam skema diatas, hal ini untuk membuktikan bahwa pengetahuan tentang peraturan adalah suatu yang mutlak yang harus di miliki oleh semua pengguna jalan.

Hal ini sama seperti kita memiliki satu barang dengan satu arahan dalam penggunaannya, setiap barang yang dilengkapi dengan arahan pemakaian, tentunya dimamaksudkan agar seluruh pemakai barang tersebut dapat mengaplikasikan dengan aman, ini tidak jauh berbeda dengan Road Rules. Road Rules diciptakan untuk mengakomodir ribuan bahkan jutaan pengguna jalan, agar dapat berjalan di dalam satu koridor yang benar.

Yang di harapkan dari pemahaman sempurna pada Road Rules adalah terciptanya Road Attitude yang baik, hal ini didukung oleh lengkapnya Road Rules didalam kehidupan berkendara sehari-hari, dengan terciptanya Road Attitude yang baik, tidak dapat dipungkiri hal ini menjadikan tujuan kepada Road Safety jauh lebih mudah.

Skill, porsi nya jauh lebih kecil dari dua porsi sebelumnya, karena di dalam pemahaman sempurna tentang Road Rules dan Road Atitude, Skill Knowledge akan menjadi faktor pelengkap dari tujuan Road Safety ini. Apabila didalam Road Rules sudah tidak dapat mengakomodir dalam kegiatan aman berkendara sehari hari, maka Skill Knowledge akan menutupi kekurangan tersebut.

Mari kita mulai membuka mata dan buka telinga, Safety is not all about technical skill…Mari kita geser pengertian Road Safety selama ini…

Pembunuhan adalah sesuatu perlakuan keji seseorang, yaitu dengan mencabut secara paksa nyawa seseorang. Perencanaan pembunuhan ini sering kita lihat dalam keseharian di jalan raya, di kompleks perumahan, atau di sekolah-sekolah yang saya sebutkan sebelumnya.

Sebelumnya, data dari Litbang RSA menunjukan, naiknya angka kematian di jalan raya (khususnya DKI Jakarta) di tahun 2009, hanya dalam kurun waktu 3 bulan, 20 nyawa hilang, dan data terakhir menunjukan kenaikan prosentase yang cukup mengejutkan.

Andaikan Pasal 338 atau 345 KUHP bisa kita kenakan kepada mereka orang tua, guru, dosen yang sengaja membiarkan anaknya, atau murid berkendara tanpa menggunakan kelengkapan pengamanan diri yang memadai, bahkan mungkin aparat keamanan di jalan yang telah melakukan pembiaran dalam pelanggaran yang dilakukan?.

Sedikit melihat isi dari Pasal 338 dan Pasal 345 KUHP,

Pasal 338
Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 345
Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

Kenapa sengaja? Para pengguna jalan, saya sangat yakin sekali, mereka menyadari tentang bahaya berkendara di jalan raya tanpa menggunakan atau memenuhi persyaratan berkendara. Orang tua yang dengan sengaja membiarkan anaknya membawa kendaraan, padahal dengan sangat mengerti bahwa sang anak belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan, atau dengan sengaja membuatkan atau membantu dalam pembuatan surat izin palsu agar supaya dapat berkendara. Paling banyak kasus yang terlihat, adalah orang tua yang mengajak anak nya berkeliling komplek dengan kendaraan roda dua tanpa menggunakan pelindung apapun. Belum lagi, pembiaran yang dilakukan orang tua kepada anak-anak yang berkeliaran dengan kendaraan roda dua, lagi-lagi tanpa alat perlindungan apapun.

Kendaraan roda dua menjadi pusat perhatian karena didukung oleh pertumbuhan jenis kendaraan roda dua yang cukup signifikan, dengan jumlah produksi mencapai 1000 kendaraan roda dua perhari, tentunya tanpa adanya kontrol riil dari pemerintah kita, pemasukan sampai Rp. 1 triliun/tahun hanya untuk DKI Jakarta dan hanya untuk kendaraan roda dua, rasanya menjadi cukup untuk membungkam issue kematian di jalan raya ini.

Bunuh Diri (Pasal 345 KUHP)? Ya, mereka yang dengan sengaja membiarkan atau mendidik dengan cara memberikan contoh anak mereka dengan membawa kendaraan tanpa menggunakan alat pelindung diri yang memadai, bisa dianggap si anak akan melakukan bunuh diri, melihat situasi dan fakta kecelakaan yang terjadi di jalan raya.

Sekarang, apakah kita mau menjadi pelaku pembunuh anak kita sendiri?

Keluhan-keluhan tentang ketegasan aparat pun mulai gue keluarkan, seperti, bila ingin komparasi dengan negara lain, mari kita bandingkan dengan Singapore. Tapi pasti jawabannya adalah, di sana adalah negara kecil, jauh lebih mudah mengatur nya. Ok, kalau gitu, kita perkecil lingkup wilayahnya, misalnya, Jakarta Timur dicanangkan sebagai kawasan tertib lalu lintas, dari Polres memerintahkan kepada seluruh polsek untuk membuat kawasan tertib lalu lintas, kita ambil contoh, zona aman anak sekolah, yang ditandai dengan karpet merah membentang di jalan. Kita buat, karpet merah itu membentang sejauh 2 Km, jadi siapapun yang memasuki wilayah itu, harus tertib lalu lintas, apapun kekurangan dalam kendaraan bermotornya, di razia petugas, atau bagaimanapun caranya, itu hanya salah satu contoh.

Dari pembicaraan tersebut, maka terkaitlah masalah rekrutmen taruna polisi, yang “dituduh” menjadi biang masalah. Dan, menurut beliau, sistem rekrutmen tidak salah, sudah ada pada koridornya, hanya saja, culture yang merubah segalanya. Para rekruter yang selalu mengambil kesempatan, kembali lagi ini adalah masalah ego dari individu.

Pak Chrisnanda ternyata adalah editor temen gue itu, dalam beberapa tulisanya, Pak Chris lah yang memberikan masukan. Pak Chris sebetulnya ingin berada didalam penegasan hukum tersebut, tapi beliau selalu saja terbentur oleh kebusukan sistem negara ini. Akhirnya, jagoan kita itu terpaksa berjalan dengan himpitan-himpitan semu, yang sangat terasa.

Gue ungkapkan kalimat dari Syamsul, bahwa banyaknya kendaraan bermotor itu adalah “pemiskinan rakyat” karena sangat berkorelasi dengan keselamatan yang dalam tingkat membahayakan di jalan raya. Kata temen gue, selama sepeda motor dikucurkan 1600 motor per hari, maka sangat sulit sistem-sistem lalu lintas di tegakkan. Maka, memang mau tidak mau, pemerintah harus tegas dalam penerapan dan pembatasan kendaraan bermotor ini.

Secara garis besar, bila kita berkiblat kepada negara-negara di eropa, disana sangat sulit mendapatkan kendaraan bermotor, bahkan di Italy, mereka menanamkan, bahwa Riding itu berbahaya, atau tidak Safe. Sama dong kaya gue, kalo gue berusaha bilang ke semua rider, naik motor itu gak gampang…berarti gue dah ada sedikit-sedikit mirip sama orang italy wajahnya.

Bahkan gue sempat menantang, Polisi tegakkan hukum, apabila ada pergesekan sosial, serahkan kepada para ormas-ormas, LSM, atau apapun yang terbentuk dari sosial masyarakat, biarkan kami yang meredam. Tapi, aparat tetap konsisten dalam tugasnya menegakkan hukum.

Sebetulnya, kalo diterusin, bisa gak pulang dari Kalibata, bisa nginep ama beli apartemen langsung cash…karena memang pembahasan ini sangat alot, dan selalu saja going nowhere, maka mengertilah gue, betapa sulitnya menjadi Polisi baik, dan berusaha menegakkan hukum yang benar itu.

uh.. Indonesia Raya!

From: Eko W [xxx]
Sent: Monday, September 15, 2008 12:06 PM
To: Rio digitaLmbuL
Subject: Re: [otocup_2008] Konvoi SOTR Swift Club Membahayakan

Iya. Kebetulan anak2 ducati ga suka sama patwal. Selain, kebetulan membernya punya kesadaran juga bahwa memang kita pengguna jalan biasa & ga mau image kita rusak, alasan lainnya adalah banyak yang demen ngebut. Dan patwal tuh malah bikin lambat. Seni pake ducati dibanding moge full size tuh justru nyelip2nya. hehehehe
Kayak touring ke Jogja Bike Randezvous tahun lalu. Banyak banget rombongan2 harley yang dikawal. Kita tadinya di belakang mereka, pada ga tahan malah nyelip2 di antara mereka sampe akhirnya nyusul & ninggalin

Untuk touring, ga pernah sekalipun pake pengawal yang kita nyiapin sendiri. Kalaupun ada pasti disediakan panitia acara yang ngundang. Dan setiap kali disediakan tuh ngga pernah suka. Sekali2nya bersyukur ada patwal tuh waktu tahun lalu diundang acara ke sukabumi. Ternyata pasar2 sekitar sukabumi macet banget. Walaupun ga bangga, tetep bersyukur ada patwal. Sekali itu aja loh :-p
Tapi kebanyakan ngga suka. Kayak acara plaza fx bulan lalu. Kita dikawal keliling bunderan HI trus balik. Yang ada barisan malah jadi kacau. Pada ngebut dr belakang barisan sampe depan, trus mundur lagi, maju lagi, dst. Pada ga sabaran cuma jalan 40-50 kph sepanjang jalan kosong.
Di acara yang sama, kita diminta boncengin SPG mereka. Dikira bakalan surprised & seneng. Tapi karena mereka ngga nyiapin helm, pada ga mau karena ga safe & SPG pada diturunin di depan fx. Langsung klub motor lain yang ikut boncengin pada protes. hehehehe

Yang bro nug cerita patwal ditaro belakang mungkin acara peluncuran program Marlboro X2, keliling jakarta. Karena ane selalu jadi sweeper, & patwalnya ada dilakang ane, malah keliatannya ane yang dikawal (atau dikejar mau ditilang yak?). heheheh

Pernah kejadian, ada yang modif ducatinya jadi police version, pake sirine segala. Mau jalan ke puncak.
Begitu dia nyalain sirinenya & nerobos lampu merah, langsung dibentak sama member bule di rombongan kita

Yup, ane emang bangga sama klub ane itu. Diluar hobby member2nya yang suka ride sedikit kenceng di jalan, kesadaran membernya (diluar beberapa oknum yang pasti ada di komunitas manapun) cukup bagus, dan memang sebagian besar anggotanya bener2 punya passion for riding. Ga cuma show off motor aja.
Kalo mau touring motor dinaikin truk aja suka banyak yang protes. Banyak yang pengennya riding sepanjang jalan….

Loh, kok malah membanggakan klub sendiri yak?
Sorry ya bro…

2008/9/15 Rio digitaLmbuL Hehehehe…iya….
Tapi gue emang salut banget sama Ducati Club (as told by Mas Bro Nugroho)…waktu cerita, tentang konvoi Ducati, di kasih patwal, malah patwalnya di taro belakang…hehehehehe…salut..salut….soalnya emang we’re nobody out there..hak kita sama dengan pengguna jalan lain…hehehehe….

Ane japri yah..soalnya diluar sana masih “sensi” dengan kalimat2 ane diatas..hehehehe….

Salute for all of you Bro…you’re right..we’re nobody out there…
Pembicaraan ini berlangsung pada saat pembahasan temen2 Suzuki Swift yang “disesatkan” oleh para Polisi…huh….

“Kalau memang mengganggu seperti ngebut yang bisa menimbulkan kecelakaan kita akan tilang, tapi kalau lainnya yang tidak begitu mengganggu kita tegur saja. Kita pakai nurani,” jelasnya.

Bukan hanya saya dengar dari level AKBP, beliau (Dirlantas Mabes Polri Brigjen Pol Yudi Sushariyanto) pun mengatakan hal yang sama.
Ah…sampai susah kalimat ini keluar dari benak saya, terlalu banyak…tapi..ok kita jabarkan satu persatu…
Seperti yang pernah saya tulis sebelumnya, bahwa, ada dua metode perbaikan di dalam sistem lalulintas kita, yang satu dengan cara edukasi, dan satu lagi implementasi atau bisa disebut penegakkan hukum.

Mereka (instansi, red) selalu saja bertengkar mengenai masalah “jatah”, kalau saja mereka memang konsisten pada jalurnya, saya rasa ini gak akan terjadi.
Pemerintah lebih serius dengan perbaikan-perbaikan peraturan yang telah berkembang dengan masukan dari para aparat lapangan, kalau memang sudah tidak relevan, bukan tidak mungkin bisa dirubah.
Aparat penegak hukum, ya sudah…TEGAKKAN HUKUM DIJALAN!!!, kenapa jadi ikut-ikutan meramaikan dunia edukasi??
PERCUMA pak/bu…edukasi yang selalu mendatangkan profit kepada instansi itu (secara perseorangan atau kelompok oknum) menjadi menguap..tidak ada hasilnya. Yang harus dilakukan, seimbangkan porsi kedua hal tersebut. Sudah terlalu banyak yang mengkampanyekan Road Safety, walau pada akhirnya berujung kepada Branding sebuah produk, tapi esensi nya tidak dapat kita lupakan, dengan tujuan mulia. Inipun terkadang hanya sebagai “bumbu” saja, tapi mereka yang menanganinya sama sekali tidak mengerti keadaan sosial dijalan raya, yang penting, brand mereka hadir di tengah juta-an pengendara motor/mobil.

Kenapa sih? Tidak mau berbenah, coba tengok ke lapangan, coba tengok petugas-petugas di lapangan, mereka panas-panasan tanpa perintah yang jelas, akhirnya, mereka cari rezeki sendiri..jangan salahkan mereka….kalian yang diatas..harusnya lebih pintar, karena kalian berpikir di dalam ruangan ber AC.

Sekali lagi buat para aparat..TEGAKKAN HUKUM DIJALAN, KITA PUNYA HUKUM TERTULIS…kalau tidak suka dengan hukum yang ditulis, bersikaplah sebagai birokrat, lobby mereka (pemerintah, red) agar bisa menjadikan Peraturan tersebut relevan, bukan main rubah hukum sendiri, dengan alasan nurani dan segala macam…sekedar info pak/bu, di jalan raya sekarang TIDAK punya nurani!.

*ini gak marah-marah loh..cuman emosi….batal gak puasa gue??*