Penyempitan makna Safety ini sendiri tidak terlepas dari berbagai kampanye yang salah kaprah menurut saya, salah satu contohnya adalah satu kampanye Safety yang sangat di banggakan oleh salah seorang perwira Polisi misalnya, pada saat itu saya ingat, dia mengatakan, acara ini tidak mungkin salah, karena di koordinir oleh instansi besar, bukan yang kecil (kaya RSA … -red ), dan sebagian besar lainnya adalah tidak lain dari image branding, maka yang terjadi adalah, bukannya mengedepankan faktor safety, tapi lebih cenderung ke acara hiburan. Coba perhatikan sendiri kampanye safety yang ada, apakah pada acara tersebut ada topik tentang sosialisasi peraturan tertulis? Kalaupun ada, bukan menjadi porsi utama.

Maka ada sedikit gambaran yang bisa menjadi visualisasi,

Rules Knowledge atau diartikan seagai Pengetahuan Peraturan, menjadi porsi terbesar di dalam skema diatas, hal ini untuk membuktikan bahwa pengetahuan tentang peraturan adalah suatu yang mutlak yang harus di miliki oleh semua pengguna jalan.

Hal ini sama seperti kita memiliki satu barang dengan satu arahan dalam penggunaannya, setiap barang yang dilengkapi dengan arahan pemakaian, tentunya dimamaksudkan agar seluruh pemakai barang tersebut dapat mengaplikasikan dengan aman, ini tidak jauh berbeda dengan Road Rules. Road Rules diciptakan untuk mengakomodir ribuan bahkan jutaan pengguna jalan, agar dapat berjalan di dalam satu koridor yang benar.

Yang di harapkan dari pemahaman sempurna pada Road Rules adalah terciptanya Road Attitude yang baik, hal ini didukung oleh lengkapnya Road Rules didalam kehidupan berkendara sehari-hari, dengan terciptanya Road Attitude yang baik, tidak dapat dipungkiri hal ini menjadikan tujuan kepada Road Safety jauh lebih mudah.

Skill, porsi nya jauh lebih kecil dari dua porsi sebelumnya, karena di dalam pemahaman sempurna tentang Road Rules dan Road Atitude, Skill Knowledge akan menjadi faktor pelengkap dari tujuan Road Safety ini. Apabila didalam Road Rules sudah tidak dapat mengakomodir dalam kegiatan aman berkendara sehari hari, maka Skill Knowledge akan menutupi kekurangan tersebut.

Mari kita mulai membuka mata dan buka telinga, Safety is not all about technical skill…Mari kita geser pengertian Road Safety selama ini…

Tapi bila bertanya kepada para klub pengendara motor? Jawabannya pun di tambah, menjadi, “oya…yang mendukung gerakan safety riding”. Kebetulan saya sendiri pernah menghadiri beberapa acara klub motor dan mereka mengusung selamat berkendara yang di dukung oleh Insto ini. Supaya mempermudah para pengguna internet silahkan cari di google dengan keyword insto safety riding

Apa boleh buat, mungkin tujuan mereka mendukung acara-acara mulia temen-temen di klub motor, dalam menggalakan safety riding, hanya sebagai bagian dari “brand activation” di masyarakat.
Saya sering mengeluhkan “pengecilan makna safety” yang sering terjadi di masyarakat, karena dukungan-dukungan sponsor yang sangat semu, dan jelas-jelas terlihat bahwa mereka hanya ingin mengenalkan, atau acara itu adalah bagian dari budget marketing mereka. Mungkin teman-teman harus bisa menularkan “virus safety” kepada para EO penyelenggara acara-acara seperti ini, minimal di terapkan kepada staff EO nya dulu.

Mungkin (semoga saya salah) ini juga terjadi pada perusahaan besar seperti Insto, mereka menggunakan jasa penyelenggara yang tidak mendukung arti Safety, sangat bisa terlihat pada iklan berjalannya, kreatif sangat kreatif, tapi…..

Pertanyaan dari pernyataan panjang saya di atas..”helm standarnya kemana, mbak?”

Tapi apalah arti modifikasi tanpa diiringi dengan keinginan selamat di jalan? Ini yang saya temukan pada jalan jatiwaringin saat itu, kebetulan saya dan keluarga baru saja pulang dari jalan-jalan..biasalah..refreshing…

Istri saya dan saya kontan tertegun melihat pemandangan ini, dengan modal yang cukup besar untuk modifikasi, tapi kenapa sang “boncenger” tidak dibekali dengan peralatan standar keamanan, apa alasannya pada saat itu? Dekat? Helm di colong? atau bandana itu adalah sebuah helm futuristik?
Entahlah, mungkin yang penting di pahami adalah, keselamatan tetap nomor satu dibandingkan style atau kemudahan berkendara.

Melihat edaran dari KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA DAN SEKITARNYA, No.Pol : B17173/X/2005/Datro Jakarta 31 Oktober 2005, yang menegaskan mengenai Pasal 72, PP. 43/1993, masalah siapa saja yang berhak menggunakan Rotator, sementara mengenai penggunaan sirine yang terdapat dalam surat edaran tersebut adalah PP. 44/1993 Pasal 75 mengenai siapa saja yang dapat menggunakan sirine, juga disebutkan tentang warna dari lampu “kelap-kelip” itu, yang terdapat dalam PP. 44/1993, pasal 66, dan pasal 67.

Ada sedikit yang saya mau tambahkan dalam sosialisasi ini, berkaitan dengan, banyaknya argumentasi pencarian “selah” dalam Peraturan tersebut, seperti warna yang tidak disebutkan, bahkan ini mengungkapkan tentang peraturan lampu flip-flop yang banyak digunakan.

Mari kita sedikit membongkar PP. No. 44/1993,
Pasal 41, yang mengatur mengenai lampu penunjuk arah pada kendaraan bermotor, dimana warna dari lampu tersebut diatur di dalam Pasal 44. Argumentasi berupa pernyataan “yang tidak boleh hanya Merah, biru, dan kuning, berarti warna lain boleh dong?”, hal ini semakin menguat, dan hadirlah semakin banyak “lampu disko” warna putih, argumen dari pernyataan tersebut terdapat pada pasal 65, yang melarang penggunaan lampu kelap-kelip selain dari lampu penunjuk arah, dan lampu peringatan bahaya. Dari sini mucul kembali pernyataan bahwa, penggunaan lampu peringatan tanda bahaya yang biasa kita lihat pada kendaraan roda empat, juga dapat di aplikasikan kepada kendaraan roda dua kita. Hal tersebut-pun diatur dalam Pasal 29 (2), yang menyatakan peraturan pada Pasal 29 (1), mengenai penggunaan lampu isyarat tanda bahaya tidak berlaku pada kendaraan roda dua.

Artikel ini adalah versi halus dari Artikel saya sebelumnya, terima kasih untuk om Safitry..

Sedikit rekomendasi tentang peraturan bisa unduh dari Halaman Download

Inikah sebuah statement yang di bangga-banggakan oleh salah satu pejabat Ditlantas PMJ? bahwa POLISI adalah instansi besar, yang terkoordinir, beda dengan organisasi-organisasi kecil?
Maaf, tapi kalimat ini yang sangat terngiang di kuping saya pada saat-saat ini, mengingat dari kunjungan saya ke Ditlantas Polda Metro Jaya.

Bahwa disebutkan, helm cetok tidak diperbolehkan, dan hanya 1 orang dalam 1 motor.

Bagaimana tentang peraturan Sendal tidak diperbolehkan?

Kolaborasi maut

Pakai Sendal, motor tidak dengan spion?

Kalau saya boleh mengutip lagi :

Chris mengingatkan, agar para peserta mematuhi aturan berlalu intas dan tidak meminta untuk diistimewakan selama dalam perjalanan menuju PRJ Kemayoran. Kampanyenya, dilakukan melalui memberikan pemahaman tentang peraturan berlalu lintas kepada para peserta. Nantinya, masing-masing kelompok akan didampingi petugas kepolisian yang berkewajiban memberikan pengarahan. Selain itu, akan diadakan pula peragaan standar keselamatan berkendara roda dua.

dan pembicaraan yang tidak di dokumentasikan dengan pihak POLDA Metro Jaya, bahwa peraturan tidak akan dilanggar, karena ini pembelajaran safety riding, dan taat peraturan lalu lintas.

Lampu Merah yang diabaikan.

Apa kabarnya rambu jalan?

Persyaratan yang mutlak dalam acara ini adalah Helm..

Bahkan dijanjikan, dalam konvoi tersebut tidak akan ada prioritas jalan, kembali ke kutipan Pak Chris, bahwa ini adalah pembelajaran safety riding, juga taat peraturan lalu lintas. Kenyataannya?

Bahkan Busway pun harus turut memberikan prioritas kepada kepentingan kelompok ini,

Bahkan mungkin, keselamatan bukan tema atau gaung dari acara ini?

Maka tidak salah, bila ini dinilai sebagai paradoks marketing sebuah ATPM, yang mengerahkan massa, atau pengerahan massa, yang juga di bantah mentah-mentah pada saat technical meeting di Ditlantas Polda Metro Jaya.

Juga bukan sekali lagi, menjadi gaung safety atau taat peraturan lalu lintas di kalangan masyarakat..

Yah, kembali lagi kepada niat baik, tanpa adanya kepentingan marketing yang harus dikedepankan dalam menyuarakan safety ride dan taat peraturan lalu lintas. Dalam case ini, lagi-lagi..kampanye safety ride di tunggangi kepentingan marketing.
Dan, makin kental lah, makna yang melekat di instansi ini, pengawalan yang berlebihan dan tidak memihak kepada kepentingan masyarakat umum.

Solusi :
Bukan berarti saya apriori terhadap seluruh acara yang dilaksanakan atas nama Safety Riding, hanya saja, pelaksanaannya butuh tanggung jawab yang tinggi pula.
Screening ketat, lebih tepatnya, harus dilakukan, demi menjaga nama baik korps dan perusahaan sponsor.
Dalam pelaksanaan acara ini, screening tentu saja tidak dilakukan, pengumpulan massa hanya untuk kejar target semata.

Ada sedikit opini yang terngiang-ngiang saat gue berkendara…dan kebetulan liat postingan Om Caplangs (ditambahin s biar keliatan jamak).
Kenapa jadinya pembelajaran Safety ini mewabah? Padahal, jelas-jelas dalam perangkat hukum kita sudah mengatur semua. Akhirnya, para pembuat produk membuat kampanye safety nya masing-masing.

Bila saja peraturan yang ada di tegakan dengan benar, dan tentu saja tepat, maka gue rasa gak akan sebanyak ini pengertian safety yang terpecah, menurut kepentingan kelompok masing-masing

Kenapa? Ambil contoh…
di dalam teori Safety dalam berbelok, kita harus menggunakan spion, atau memastikan jalur yang akan kita ambil/pakai kosong dari pengguna jalan lain. Menggunakan lampu tanda berbelok, dan lain sebagainya, tentu saja dibungkus dalam tata bahasa masing-masing “produsen safety theory“.

Mau liat peraturannya?

PP 43/1993 menyebutkan,

Paragraf 3 Tata Cara Membelok

Pasal 59

(1)Pengemudi yang akan membelok atau berbalik arah, harus mengamati
situasi lalu lintas di depan, samping dan belakang kendaraan dan
memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat lengannya.

(2)Pengemudi yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping, harus
mengamati situasi lalu lintas di depan, samping dan belakang kendaraan
serta memberikan isyarat.

(3)Pengemudi dapat langsung belok ke kiri pada setiap persimpangan
jalan, kecuali ditentukan lain oleh rambu-rambu atau alat pemberi
isyarat lalu lintas pengatur belok kiri.

Dalam teori lain yang berhubungan dengan “kesehatan” kendaraan salah satunya disebutkan,
Pastikan ban anda memenuhi persyaratan untuk laik jalan, kembangan yang masih baik, tekanan angin sesuai dengan kondisi ban, velg dalam keadaan baik.

Di dalam peraturan disebutkan lebih rinci,

PP 44/1993,
Pasal 15

(1)Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan
harus memiliki sistem roda yang meliputi roda-roda dan sumbu roda.

(2)Roda-roda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa pelek-pelek
dan ban-ban hidup serta sumbu-sumbu atau gabungan sumbu-sumbu roda
yang dapat menjamin keselamatan.

(3)Ban-ban hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memiliki
adhesi yang cukup, baik pada jalan kering maupun jalan basah.

(4)Rancangan sumbu roda dan/atau gabungan sumbu roda berikut
roda-rodanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus memperhatikan
kelas jalan yang akan dilalui.

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem roda dan sumbu roda dan/atau
gabungan sumbu roda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Keputusan Menteri.

Lihat kan? semuanya sebetulnya sudah terangkum di dalam Peraturan yang sudah lama ada. Tapi bagaimana caranya supaya semua orang tau? Kembali kita akan berbicara tentang sosialisasi.

Sosialisasi saya bagi menjadi 2

No. 1 sudah barang tentu bisa ditebak, secara teori penyampaian Peraturan ini harus sampai kepada masyarakat diseluruh level. Sarana edukasi ini mulai di lakukan oleh pihak instansi-instansi terkait, tentu saja tidak lepas dari peran sponsor, yang seperti kita tau, di negara kita tercinta ini, lebih berkuasa swasta dibandingkan pemerintah..hehehehe.
Edukasi dini, dari sekolah-sekolah, teori penunjang, kurikulum ekstrakurikuler sekolah, sudah lumayan banyak. Peran media pun tak kalah gaungnya dengan instansi-instansi ini.
Tahap pertama ini, sebetulnya tahap dimana kita bisa berbicara “general issues” semua elemen masyarakat dapat ikut andil. Tapi sayangnya, banyak yang lebih ke orientasi keuntungan, secara materiil atau secara kelompok.

No. 1 akan menjadi isapan jempol belaka, bila tidak ada dukungan dari No.2, tahap implementasi, atau bisa kita bilang, disini ketegasan aparat dilapangan sangat diperlukan.
Ya…sudah bisa ditebak, semua usaha di no.1 menjadi sia-sia, bahkan menjadi marketing tools untuk perusahaan-perusahaan automotive atau sejenisnya, yang disebut CSR kembali lagi berbicara tentang keuntungan, karena lagi-lagi ketegasan pemerintah yang mandul.

Sempat saya berbicara dengan salah satu pejabat di salah satu instansi yang bergerak dalam bidang lalu lintas, mengenai aksesoris kendaraan bermotor yang membahayakan, lampu mika bening misalnya. Sungguh mencengangkan, pejabat tersebut memilih menyurati Mentri Perdangangan dan Perindustrian, dan sewaktu saya tanyakan, bukankan sudah tersebut dalam Peraturan Pemerintah mengenai kelengkapan kendaraa bermotor?

PP 43/1993, Pasal 74,
(2)Pengemudi kendaraan bermotor wajib:

a.menjaga agar lampu kendaraannya tetap berfungsi dan tidak
menyilaukan pengemudi kendaraan lain; b.menyalakan lampu penunjuk arah
pada waktu akan membelok atau berbalik arah; c.menyalakan lampu tanda
berhenti bagi pengemudi bus sekolah, waktu menurunkan dan/atau
menaikkan penumpang; d.menyalakan lampu peringatan berwarna biru bagi
pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72. e.menyalakan
lampu peringatan berwarna kuning bagi pengemudi kendaraan bermotor
untuk penggunaan tertentu atau yang mengangkut barang tertentu.

PP 44/1993
Pasal 41

Sepeda motor dengan atau tanpa kereta samping harus dilengkapi dengan
lampu-lampu dan pemantul cahaya yang meliputi :

a.lampu utama dekat;
b.lampu utama jauh, apabila mampu mempunyai kecepatan melebihi 40
kilometer per jam pada jalan datar;
c.lampu penunjuk arah secara berpasangan di bagian depan dan *24238
bagian belakang sepeda motor;
d.satu lampu posisi depan;
e.satu lampu posisi belakang;
f.satu lampu rem;
g.satu lampu penerangan tanda nomor kendaraan di bagian belakang;
h.satu pemantulan cahaya berwarna merah yang tidak berbentuk segitiga.

Pasal 47

Lampu rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f, berwarna merah
yang kekuatan cahayanya lebih besar dari lampu posisi belakang yang
dipasang pada bagian belakang sepeda motor.

Beliau mengatakan, bahwa “kasihan” melihat anggota di lapangan, mereka sudah berkerja keras, dan lain sebagainya. Loh, berarti???
Sudah menjadi rahasia umum, bahwa instansi-instansi yang memang bertugas untuk menjalankan peraturan lalu lintas, atau yang terlibat didalamnya tersebut “tidak akur”. Harusnya mereka malu, urusan internal mereka saja, seperti garis komando yang putus tengah jalan, atau sosialisasi internal yang teramat lemah masih belum mereka bisa selesaikan, tapi malah mereka sibuk saling menghujat, dan menjatuhkan, dan berusaha menunjukan diri mereka yang paling hebat.
Malah lebih hebatnya lagi, peran media yang dulu kuat, dalam mengungkap kebodohan level menengah kebawah agar terlihat oleh level menengah keatas, sekarang sudah sangat tidak berfungsi, karena mereka yang menengah keatas seakan “tidak mau tau” dengan urusan di bawah, lalu apa yang mereka pedulikan????
Angka 35 nyawa meninggal dalam satu bulan, tingkat kecelakaan mau tertinggi di dunia sudah bukan menjadi tujuan awal mereka menjabat. Lucunya, ketika pesawat jatuh, kereta api anjlok, dan lain sebagainya, menjadi bahan rapat, lalu…kehilangan nyawa perhari di jalan raya apa jadinya?

Gue teramat yakin, apabila peraturan di tegakkan dengan sebenar-benarnya, program safety di jalan gak akan sulit..hanya menambal beberapa “kebocoran”, bukan menambal “kebodohan”..
Dan tidak akan ada lagi “kampanye salah kaprah“

Akhirnya acara itu terselenggara, walaupun photo belum di upload, tapi saya cukup penasaran untuk menulis ini.

Di awali dari “himbauan” RSA kepada pihak Polda Metro Jaya, saya secara pribadi sebetulnya cukup menilai kapasitas seorang pejabat tinggi Polri yang terkadang pembicaraannya tidak dalam koridor topik pembahasan, dari situ saya sudah cukup di pusingkan.

Apalagi setelah pertemuan itu, muncul statement dari Pak Chrisnanda, yang saya yakin, beliau tidak terjun langsung dalam tugas lapangan, karena yang saya lihat, beliau adalah orang yang jauh elegan dan bijaksana. dikutip dari kompas.com,

Chris mengingatkan, agar para peserta mematuhi aturan berlalu intas dan tidak meminta untuk diistimewakan selama dalam perjalanan menuju PRJ Kemayoran. Kampanyenya, dilakukan melalui memberikan pemahaman tentang peraturan berlalu lintas kepada para peserta. Nantinya, masing-masing kelompok akan didampingi petugas kepolisian yang berkewajiban memberikan pengarahan. Selain itu, akan diadakan pula peragaan standar keselamatan berkendara roda dua.

Ternyata pada pelaksanaan lapangan, jauh dari yang telah dikatakan oleh Pak Chris, terjadinya blokir jalan, lampu merah tidak berfungsi, atau lebih tepatnya, konvoi mendapat prioritas tinggi pada saat itu.

Sedangkan yang di kutip dari edaran acara ini adalah,

Persyaratan Motor :
1. Menggunakan Sepeda Motor
2. 1 Motor untuk 1 Orang
3. Perlengkpan Motor Berfungsi dengan baik
- Rem Depan Belakang
- Kaca Spion Kiri Kanan
- Sign Depan Belakang Kanan Kiri
- Lampu Rem
- Lampu Depan Belakang
- Knalpot harus standart
- Memiliki STNK yang masih berlaku

Persyaratan Pengendara:
1. Menggunakan Helm Tertutup
2. Menggunakan Jaket Lengan Panjang
3. Menggunakan Celana Panjang
4. Memakai Sepatu tertutup
5. Memiliki SIM C yang masih berlaku
6. Mentati rambu rambu lalu lintas

Sudah bisa di tebak, dan menjadi rahasia umum, persyaratan diatas hanya sebagai bumbu “safety ride” saja, tapi screening tidak dilakukan.

Mau hitung-hitungan anak kecil?

Untuk uang pengganti bensin,
Rp. 20.000 x 30.000 peserta = Rp. 600.000.000

Beli helm standard, asumsi harga 1 helm Rp. 150.000
Rp. 600.000.000 / Rp. 150.000 = 4000 kepala yang diselamatkan dari benturan maut..
Bagi2 helm seperti yang dilakukan Wahana jauh lebih bermanfaat…

Rompi (asumsi harganya Rp. 30.000/rompi)
Rp. 30.000 x 30.000 peserta = Rp. 900.000.000
Bisa membiayai operasi patuh POLRI, yang katanya selalu kekurangan duit dan personel…

Snack (asumsi Rp. 5000/pack)
Rp. 5.000 x 30.000 peserta = Rp. 150.000.000
Cukup untuk membuat film pendek yang diputar pada big screen tiap pos pol…

Itu baru biaya souvenir…hmmmm..bisa bayangkan?

Tidak sampai disitu, tanggapan dari rekan saya Eko, dari KCDj, mengungkapkan sisi lain, yaitu,

Pemborosan BBM, satu motor hitung rata-rata 3 liter
3 X 4500 X 30.000 = Rp. 405.000.000, -

Andaikan, tidak ada lagi, salah kaprah dalam kampanye mulia ini, mungkin keadaan akan jauh berbeda, dengan dana sebesar itu, sangat mungkin dilakukan sebuah perubahan sistematis dalam pola transportasi walau hanya satu atau dua moda.