Assalammualaikum wr. Wb.

Hari ini Kamis, 8 Januari 2005. Kami warga perumahan bukit rivaria hadir di kantor walikota Depok untuk mempertegas aspirasi seluruh Warga Perumahan Bukit Rivaria.

Aspirasi yang sudah disampaikan kepada Walikota Depok melalui Surat Ikatan Warga Bukit Rivaria No. Istimewa-04/XII/2008 tertanggal 10 Desember 2008. Tidak mendapat tanggapan samasekali.

Untuk itu kami sampaikan kembali PERNYATAAN dan PERMINTAAN kami sbb;

PERNYATAAN

1. Sampai saat ini masih terus dipaksakan pelaksanaan pembangunan UPS di dalam lingkungan perumahan Bukit Rivaria

2. UPS yang dipaksakan dibangun di Rivaria ini telah dilakukan dengan tidak melalui tahapan sosialisasi kepada warga dan masyarakat sekitar. Berarti hal ini telah melanggar UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 18 ayat 1 yang menyatakan bahwa keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah yang harus diumumkan kepada masyarakat.

3. Lokasi UPS ini sangat berdekatan dengan rumah warga Rivaria yaitu kurang dari 50 M sedangkan dengan warga Bedahan (RW.01) kurang dari 10 M. Hal ini dalam jangka pendek dan jangka panjang akan dapat dipastikan sangat merugikan masyarakat perumahan bukit rivaria, baik dari sisi kesehatan dan kenyamanan warga.

4. Kami yakin perencanaan pembangunan UPS ini telah melibatkan PT. Abadi Mukti sebagai pihak pengembang yang memiliki lahan. Dengan berdirinya UPS ini berarti PT. Abadi Mukti telah mengabaikan dan membohongi kami dan sebagai warga masyarakat dan konsumen PT. Abadi Mukti (Gapura Prima Group).

5. Saat ini masalah UPS ini sudah sangat meresahkan kami seluruh warga perumahan bukit rivaria.

6. Sebagai warga negara kami tahu bahwa program UPS adalah salah satu kemungkinan baik untuk mengatasi masalah sampah perkotaaan. Akan tetapi sayang sekali dalam pelaksanaanya telah dilakukan secara serampangan dan sembrono. Sehingga saat ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

7. Semua upaya yang kami lakukan berupa unjuk rasa, upaya musyawarah dan upaya hukum adalah murni untuk memperjuangkan hak kami sebagai sebagai warga kota Depok sekaligus Warga Negara Indonesia.

8. Yang kami lakukan saat ini adalah bentuk kepedulian kami atas hak untuk hidup layak dan nyaman di lingkungan kami. Kami telah memeras keringat dan mempertaruhkan nyawa untuk hidup, untuk keluarga dan untuk lingkungan kami. Kami adalah warga negara yang membayar pajak dan patuh pada hukum. Maka kami tidak rela didzalimi!

9. Dalam memperjuangkan masalah ini tidak ada kaitannya dengan politik apapun atau kepentingan pribadi siapapun. Maa kami akan ragu untuk terus memperjuangkan hak kami!

10. Upaya hukum akan terus kami lakukan apabila jalan musyawarah tidak diberi kesempatan.

11. Kami berterima kasih kepada segenap aparatur keamanan dan penegak hukum negara yang telah mensikapi dengan arif dan bijaksana gejolak yang sedang terjadi dimasyarakat.

PERMINTAAN

1. Pemerintah Kota Depok

· Segera menghentikan segera pembangunan UPS di dalam lingkungan perumahan Bukit Rivaria yang meresahkan

· Pemerintah Kota Depok secara bijaksana meninjau ulang lokasi UPS di Perumahan Bukit Rivaria.

· Pemerintah Kota Depok sebainya segera membuka pintu untuk berdialog, mencari jalan keluar bersama pengembang PT. Abadi Muki dan warga masyarakat Perumahan Bukit Rivaria untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang ada.

2. Developer PT. Abadi Mukti harus bertanggung-jawab dan berperan aktif untuk mencarikan solusi, tidak boleh cuci-tangan atau pura-pura tidak tahu.

3. Meminta kepada pemerintah kota Depok untuk bertanggung-jawab secara moral dan hukum apabila terjadi masalah akibat diabaikannya permintaan warga.

4. Kami berterima segenap aparatur negara untuk mensikapi erjadi dengan arif dan bijaksana.

IKATAN WARGA BUKIT RIVARIA

PRESS REALESE AKSI DAMAI IKATAN WARGA BUKIT RIVARIA TENTANG RELOKASI UNIT PENGOLAHAN SAMPAH (UPS) DAN REALISASI FASILITAS UMUM/SOSIAL PERUMAHAN BUKIT RIVARIA

Bukit Rivaria, Desember 2008

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalaamu’laikum Wr.Wb., Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.

Yth, Rekan-rekan dari Media Masa baik cetak maupun elektronik,

Berikut kami sampaikan Press Realese dari Aksi Damai Ikatan Warga Bukit Rivaria sebagai berikut,

Menyikapi tata laksana penerapan Perundang-undangan yang berlaku dan tata kelola mengenai Pengelolaan Lingkungan dan Sampah di Kota Depok khususnya di Perumahan Bukit Rivaria, kami sebagai Warga Perumahan Bukt Rivaria menyampaikan beberapa hal berikut :

1. Penunjukan lokasi pembangunan UPS (Unit Pengolahan Sampah) di Perumahan Bukit Rivaria dipandang tidak tepat dikarenakan lokasi tersebut sangat dekat dengan rumah tinggal warga.

2. Pembangunan ini tidak melalui proses sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa dalam penentuan titik UPS melibatkan partisipasi masyarakat, dalam hal ini Warga Perumahan Bukit Rivaria.

3. Mengusulkan untuk rekolasi di luar lingkungan Perumahan Bukit Rivaria.

4. Penghentian sementara proses pembangunan UPS sampai adanya kesepakatan bersama antara Ikatan Warga Bukit Rivaria (IWARI), Developer, dan Pemerintah Kota Depok.

Berdasarkan kondisi di atas, penunjukkan lokasi UPS di lingkungan Perumahan Bukit Rivaria tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

1. Tentang Perizinan Pembangunan UPS

UU No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat. Pada kenyataannya, Pemkot tidak mengumumkan penunjukkan tersebut ke Warga Perumahan Bukit Rivaria sebelumnya, namun langsung membangun.

2. Tentang terjadinya persengketaan

Pada saat ini masyarakat mempersoalkan penunjukkan lokasi pembangunan UPS tersebut yang dilakukan secara sepihak oleh Pemkot. Hal ini sudah menjadi sengketa sesuai ketentuan UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada BAB XIII Bagian Kesatu Umum, Pasal 33 yang berbunyi :

(1). Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas :

a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan

b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.

(2). Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.

3. Gugatan Penghentian Pembangunan UPS

Mengingat masalah tersebut di atas masih dipersengketakan, maka kami melakukan gugatan yang intinya agar proses pembangunan UPS tersebut dihentikan sampai adanya keputusan yang dihasilkan baik melalui jalan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau hukum.

Hal ini sesuai dengan ketentuan UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada :

Pasal 34 :

(1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.

(2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Pasal 36:

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Secara empiris keberatan kami dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Kapasitas UPS yang dibangun adalah sangat besar 40 M³ per hari dan ini jauh melebihi kebutuhan seluruh Warga Bukit Rivaria yang berkisar hanya 7 M³ per hari. Hal ini adalah diluar logika jika diperuntukan hanya bagi Warga Perumahan Bukit Rivaria.
2. Akan terjadi perubahan pola hidup masyarakat di Perumahan Bukit Rivaria dalam hal keamanan, kenyamanan dan ketentraman.
3. Pada dasarnya kami Warga Bukit Rivaria memandang program UPS sebagai program yang sangat bagus, hanya saja yang menjadi permasalahan adalah penentuan lokasi yang sangat dekat yaitu kurang dari 50 M dengan pemukiman warga.

Tuntutan ini kami lakukan murni untuk memperjuangkan hak kami sebagai Warga Bukit Rivaria dan tidak ada unsur politik apapun atau kepentingan pribadi siapapun.

Kami mengharap tindakan segera dari PEMERINTAH KOTA DEPOK untuk menghentikan pembangunan UPS di lokasi saat ini dan merelokasikan ke tempat yang lain.

Melalui perwakilan kami di IWARI kami siap berdialog langsung dengan BAPAK WALIKOTA untuk menyelesaikan masalah ini.

Demikian Press Realese pernyataan sikap kami mewakili seluruh Warga Rivaria.

Semoga kita selalu dalam RidhoNya.

Wassalaamu’alikum Wr.Wb.

Ikatan Warga Bukit Rivaria

Satu Tujuan !

Satu Perjuangan !

Warga Bersatu Tak Bisa Dikalahkan !

http://www.klik-galamedia.com/indexnews.php?wartakode=20090107060736&idkolom=tatarbandung

Wah..ada apa ini? Jangan-jangan kena virus YM nya, tapi enggak ternyata, dia kasih tau, bahwa itu operasi yang kita lihat pada saat melintasi Cihampelas kemarin siang.

Rabu, 07 Januari 2009
250 Pengguna Helm Batok Jalani Sidang Tilang
MERDEKA,(GM)-
Sebanyak 250 pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar, terjaring razia yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polwitabes Bandung, Selasa (6/1). Razia dilakukan di dua tempat berbeda, yaitu di depan Mapolwiltabes Bandung, Jln. Merdeka dan di depan Premier Plaza, Jln. Cihampelas.

Razia pertama yang dilakukan pagi hari di depan Mapolwiltabes Bandung, petugas menjaring 85 pelanggar. Umumnya mereka yang masih menggunakan helm batok adalah yang dibonceng. Razia berlangsung selama 1,5 jam mulai pukul 08.00-09.30 WIB.

Siang harinya sekitar pukul 11.30 WIB, razia kembali dilakukan. Kali ini petugas memilih Jln. Cihampelas sebagai lokasi razia. Selama 1,5 jam hingga pukul 13.00 WIB, petugas sedikitnya menjaring 165 pelanggar. Para pelanggar dikenai sanksi untuk menjalani sidang tindakan langsung (tilang) di Pengadilan Negeri Kota Bandung.

Pemberian tilang kepada pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar, berlaku di seluruh ruas jalan di Kota Bandung mulai Selasa (6/1). Peraturan itu berlaku pula bagi mereka yang dibonceng.

Namun demikian, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak mengerti aturan tersebut. Lain Nano, lain pula Deni (36). Ia mengaku mengetahui peraturan tersebut, namun terpaksa memakai helm batok. “Saya biasanya juga pakai helm standar. Tapi karena ini lagi disuruh bos, saya pinjam motor dan helm kepunyaan teman. Mungkin lagi sial, jadi kena tilang,” akunya.

Sementara itu, Kasat Lantas Polwiltabes Bandung, AKBP Herukoco kepada wartawan di sela-sela razia di Jln. Cihampelas mengaku heran karena angka pelanggaran masih tinggi. “Sosialisasi sudah, pemberlakuan kawasan wajib helm standar sudah. Kita harus apa lagi? Apa yang kita lakukan ini (razia, red) salah satu upaya lainnya,” katanya. (B.114/dil.job)**

Waah, memang dari perjalanan saya ke kantor hari ini, saya terbayang-bayang, bagaimana tegasnya Polisi di Bandung, seringkali saya dengar dari rekan saya Sofyan, yang kebetulan “orang Bandung”. Hal ini bukan berarti saya mempercayai mentah-mentah ucapan rekan saya itu, saya sendiri dengan mata kepala ini, melihat bagaimana Polantas secara tegas menindak pengendara yang mencoba menerobos lampu merah, dan berhenti di depan garis putih, bahkan saya lihat tindakannya sangat aktif, sampai mencabut kunci di motor. Arogan? Kejam? menurut saya pribadi “tidak”, tindakan ini sangat relevan disaat produksi atau penjualan sepeda motor semakin rapid, massive.

Saya pernah sampaikan juga ke rekan di TMC, dan di Dikyasa, bagaimana salutnya saya dengan Polantas di Bandung yang tegas seperti itu. Andaikan di Jakarta ke-galak-annya juga seperti itu, wah, mungkin akan berkurang biang kerok - biang kerok di jalan itu. Tapi selalau saja ada jawaban, entah dari personil kuranga atau wilayah yang terlalu besar, atau apapun itu. Rupanya niat Polisi menjadikan motto “polisi bersahabat” terlalu kebablasan, saking bersahabatnya, Polisi menjadi toleran kepada para “sahabat pelanggar”. Polisi kehilangan giginya…kenapa saya selalu sebut Polisi? Pertama, ini topik tentang Polisi, kedua, saya sangat concern dengan polisi, bukan Pol-PP, DisHub atau lainnya, mereka yang jelas-jelas memang tidak terlihat kinerja nya. Selama ini yang paling konsekwen masih ada pada instansi POLRI, walaupun masih membutuhkan perbaikan sana-sini, itu sebabnya saya sebar artikel ini.

Untuk masalah alasan “terlalu luas” yuridiksi dalam penegakkan hukum, saya hanya mengutip dari rekan saya yang kebetulan perwira menengah di POLRI. Bahwa, dia pernah memperkarakan kapolsek, karena kejahatan terjadi hanya beberapa kilometer dari Polseknya.
Nah, mungkin ini bisa dijadikan acuan, misalnya buat shock therapy, buat karpet merah (seperti zona aman anak sekolah) sepanjang 2-5 Km di depan setiap PosPol, Polsek, atau Polres, atau Polda, di dalam zona itu, semua harus taat kepada peraturan lalu lintas, membuat efek jera untuk mereka yang “berniat” melanggar peraturan, dengan harapan, keluar dari jalur itu, atau semakin sering lewat jalur tersebut, para pengendara menjadi lebih terbiasa dengan patuh peraturan. Jangan pikirkan jauh, mulai dari lingkungan terkecil. Entah, jawaban apalagi bila ide ini saya ungkapkan, atau terdengar oleh para pejabat diatas sana.
Lagipula, setiap saya berbicara dengan para Pamen atau Pati pasti bulu kuduk ini merinding dengan metode-metode dan teori teorinya, tapi masalahnya satu, “kontrol di lapangannya gimanaaaaa?” yang jadi msalah kan selalu di tingkat pelaksana, bagaimana sosialisasi, bagaimana kontrol kerja atasan, bukan hanya teori belaka, akhirnya ya seperti saya ini…hehehehe.

Sudahlah..tapi itu yang saya harapkan terjadi dengan Polantas Polantas di Jakarta ini, TEGAS dan DISIPLIN !. Hilangkan dulu motto “Polisi bersahabat”, warga jakarta rata-rata saking merasa bersahabat, jadi semuanya merasa kebal hukum..”lawong sahabat saya POLISI koq…”. Apalagi dengan para oknum yang benar-benar kenal dengan pamen atau pati..waaah..ini kelakuannya melebihi dari pamen atau pati itu..gak percaya?? Lihat sekitar….

source image

Tapiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii………

Pendaftaran dilakukan based on id card in this case KTP, dan setau gue, pendaftaran dimana-mana memang harus sesuai dengan KTP either itu di swasta, bahkan di organisasi ecek-ecek sekalipun….
Pihak administrasi harus menyesuaikan dengan alamat yang tertera di id card, kalo enggak, ya gak bisa (biasanya gitu…iya kan?)…apalagi kalo id number nya itu berdasarkan id number dari KTP, gak mungkin salah doong…
Nah..ini yang terjadi…..
Bagitu gue dateng lagi (harus dateng kali yee..bukan di telpon…maklum lah, pelayanan publik di Indo)…gue tanya dong, ke Front Office nya..gue ceritain lah…

Kira-kira begini dialognya…(agak lupa..kepanasan)

Gue : “mas, saya mao urus NPWP, saya belum terima surat tanda kepemilikan NPWP”
Si Mas : “udah lama daftarnya pak?”
Gue : “wah, udah sebulan-an deh mas..kata teman saya, alamat saya double, jadi ada masalah”
Si Mas : “ sebentar saya cek ya..”
[ada bapak-bapak nyelak di kanan gue...sambil ngobrol ama petugas, dilayanin pula..gak tau ada orang kali yah?]
Si Mas : “di sini, nomor bapak tertera cuman satu alamat pak?”
Gue : “Tapi waktu itu, data saya katanya double mas, makanya gak terkirim-kirim surat nya”
[pembicaraan bapak-bapak yang nyelak dengan petugas front office makin kenceng, sehingga gue yang berada di urutan seharusnya jadi terganggu, kenapa si petugas gak nyuruh ke tempat lain sih? Padahal gue dah melotot ke si bapak itu, tapi..ya maklumlah, pelayanan publik pemerintah]
Si Mas : “O..kalo gitu, mas ke lt. 3 aja, ke Waskon, tanya di sana”
[Gue naek ke lantai 3, ketemu ibu2 jubah putih (gak penting yak?) ]

Di lantai 3. Gak ada resepsionisnya..apa lagi ngumpet di kolong meja..gue gak ngerti…yo wis, masuk ajaaah….
[liat ada tulisan WASKON III, langsung tanya ke orang yang sedang duduk bekerja]
Gue : “permisi pak, saya mao tanya tentang NPWP, katanya disuruh ke sini”
Pak Waskon : “Kelurahan apa mas?”
Gue : “ eemmmm…Cipinang Melayu pak”
Pak Waskon : “ Oooo..itu ke Waskon I mas, lurus aja, tuh ada di kanan”
Gue : “kanan depan situ pak? terima kasih pak”
[jalan ke lokasi yang ditunjuk sama telunjuk pak Waskon]
Gue : [kaya orang blo’on, leher maju sambil celingak celinguk] “permisi pak…”
Pak Waskon : “Iya mas..”
Gue : “mao tanya tentang NPWP pak”
Pak Waskon : “dari kelurahan mana mas?”
Gue : “cipinang Melayu pak…”
[sambil bingung dan pak waskon nanya lagi]
Pak Waskon : “mau apa ya mas?”
Gue : “enggak gini pak, saya daftar NPWP, tapi  sampe sekarang belum terima suratnya”
Pak Waskon  : “ oo, bu dari cipinang melayu” [sambil diskusi kecil sama ibu-ibu bermuka ramah]
Bu Waskon :  “mau minta SKT ya mas..bukan kesini mas..di lantai 1, mereka yang mengeluarkan”
[weiiittt....bau-baunya mereka mao maenan tennis meja (pingpong) nih]
Gue : “waduh, tadi saya disuruh kesini bu, lebih baik ibu koordinasi dulu dengan lantai 1, supaya saya gak bolak balik..” [sambil pasang muka ramah tapi gak mau rugi..]
Bu Waskon : “oiya mas..tunggu aja sebentar”
[sambil mainin facebook di hape]

Dan akhirnya, dia pun membawa 2 lembar kertas, dan mengajak diriku berdiskusi. Disitu, terlihat jelas, bahwa ada dua identitas gue, dengan beda alamat.  Terus gue tanya dong, gimana caranya kalo mao tutup yang lama. Katanya, harus si wajib pajak yang nutup, ke alamat [sambil nunjuk tulisan Kebayoran Lama], walah..Kebayoran Lama, gue kan di Jakarta Selatan dan di Kemang, koq bisa nyasar ke Kebayoran Lama? Terus si Ibu bilang, dulu gue alamatnya Bintaro, Walah, kapan gue tinggal di Bintaro. Terus diperlihatkanlah ke gue itu kertas dengan jelas, yang baru.. benar datanya, alias KPAD Jatiwaringin, tapi satu lagi, memang benar nama jalan yang lama Jl. Bungur, tapi koq belakangnya Bintaro, ya jelas gue menolak, dan gue jelaskan, kalo gue itu dulu di kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan.
Si Ibu juga terlihat bingung, soalnya no KTP gue jelas benar sama, dan tanggal lahir juga sama. Si Ibu mengajak gue kembali ke lantai 1, dan di perjalanan ke lift, gue nanya lagi, kalo mau tutup, saya harus ke sana ya bu..dan di iyakan oleh bu waskon, dalem ati..eaaallaaahh. dan gue juga bilang kendalanya, agak susah kalo harus bolak balik terus ke KPP, kan harus ngabur-ngabur terus..padahal mah, sales nyantai aja kalo keluar, tapi kan, kudu nya nyari prospek, malah ngurusin gituan, berapa ratus milyar kerugian gue (hiperbol abis-abisan..)

Si Ibu nyuruh gue nunggu di tempat duduk warna ijo kumel itu, dengan pe de nya, cari tempat duduk paling depan. Terlihat ama gue sang ibu lagi nego dengan pihak front office nya. Sempet kaget, si mas front office mengeluarkan suara “Besok aja deh, buuu”. Mungkin dengan kode rahasia anggota militer perpajakan, ngasih tau, kalo gue ada di tempat duduk terdepan. Sedikit melirik, si mas lalu masuk ke ruangannya. Beberapa menit kemudian, selagi update facebook via hape, dipanggil “RIO OCTAVIANO”, dalem ati kaget, nama siapa tuh keren banget? Eh ternyata itu nama gue sendiri. Langsung dengan tenaga penuh gue berdiri, untung gak lompat ke langit-langit.
Si mas front office memberikan SKT gue didampingi ibu yang ramah mukanya itu, dan langsung dong gue tanya, terus alamat lama saya gimana mas? Dan pernyataan dari diapun terlontar “oo..itu akan otomatis terhapus mas”. Jadi ternyata yang dulu asal isi itu, akan segera di putihkan, dan dihapus. Lega dengernya, alias gak jadi maen otot-ototan..padahal dah siapin bahasa sales dengan muka penjudi, yang menyaratkan gue gak akan mau kalo disuruh ke KPP Kebayoran Lama dan menutup akun lama gue.
Setelah tersenyum puas, padahal bukan dari mengunjungi sang pemuas, gue balik ke arah motor, sembari ngetik sms, gaya orang indo masa kini…tapi gue inget, istri tercinta mau gabung NPWP nya ke sang suami tersayang ini, balik lagi deh, dan sedikit chit-chat, dijelasin ini itu, akhirnya gue bener-bener balik ke arah motor, eh enggak deng..sempet duduk dulu, selesaikan ketik sms (untuk siapa sih???..).

Yah..
Memang orang-orang di perpajakan lagi berbenah diri, tapi namanya juga end user, gak puas kalo gak ngeritik, padahal gak ribet-ribet amat. Terbayang ama gue, berapa pajak siluman, alias yang gak terdeteksi jaman dulu? Dan betapa hancurnya sistem administrasi perpajakan, dengan bisa-bisanya no KTP benar, tapi alamat yang di ketik salah, salahnya sih cuman beberapa huruf, tapi melesetnya sampe +/- 30 Km dari lokasi awal.

Sekarang dah lega deh…punya NPWP resmi..

Materi yang dibawakan adalah mengenai Group Ride, kebetulan materi ini yang juga dibawakan pada ulang tahun S2W di Suzuki IJA beberapa waktu lalu, didalam materi ini dibahas bagaimana pentingnya Manajemen Group Riding, dan penghapusan kebiasaan lama dalam melaksanakan Group Ride.

Disampaikan, bahwasannya ada beberapa kendala pada saat melaksanakan Group Ride, salah satunya, buruknya citra group riding di mata masyarakat akhir-akhir ini, seperti contohnya, beberapa kali, group ride “ditimpuki” masyaraka sekitar,  hal ini diakibatkan oleh hadirnya sifat arogansi kelompok, pemberlakuan blokir jalan dengan alasan “mengamankan rangkaian”, penggunaan sirine strobo oleh pihak yang tidak berhak, penggunaan light stick, penggunaan foot/hand signal yang tidak disosialisasikan kepada kelompok dengan baik, juga kecelakaan, ini semua diakibatkan oleh buruknya manajemen group ride, bagaimana first check kepada peserta group ride, seperti teknis (TCLOCS), formasi group,  tidak diperhatikannya kondisi mental, dan fisik pada saat melakukan perjalanan. Posisi peserta yang juga tidak diperhatikan menjadi salah satu penyebab kecelakaan, seperti peserta handicap yang di posisikan dibarisan terakhir menjadikan potensi untuk memaksakan skill over the limit.

Hal ini sebetulnya bisa di reduce dengan rencana matang, misalnya di buat panitia kecil untuk pelaksanaan group ride ini. Penentuan ketua kelompok, sweeper, voorijder, Health officer, pengelompokan peserta (bila berada pada konvoi besar) dlsb.

Kendala faktor ketiga di jalan, hanya diselesaikan oleh salah satu petugas yang telah ditunjuk.

Manajemen waktu, dimana sangat diperlukan, agar lebih menjaga stamina dan mental seluruh peserta group ride.

Posisi handicap lebih baik di letakan pada barisan awal, ini lebih dapat mengontrol barisan secara lebih optimal.

Pengecekan kendaraan secara teliti, bagaimana Rem, Akselerasi, kondisi ban, shock, oil, bahan bakar.

Maka, arogansi group ride, seperti blokir jalan, penggunaan aksesoris yang bukan pada tempat dan hak nya, bisa dieliminir dengan manajemen group ride.

Yang sangat ditekankan adalah, ketika melakukan Group Ride, logo organisasi, entah itu klub, komunitas, ormas, atau lain sebagainya, menjadi penilaian citra di masyarakat, semakin baik manajemen group ride, maka semakin baik pula citra logo atau tulisan yang tertempel di motor atau jaket peserta.

RSA mengajak rekan-rekan bikers pada acara itu, untuk turut menjadikan citra pengendara motor lebih baik, dan menghilangkan arogansi berkendara secara berkelompok.

Acara ini berlangsung agak sedikit pasif, kemungkinan pendengar/pserta dalam acara diskusi ini masih terbilang baru dalam hal klub atau komunitas. Tapi salut buat HSJ yang bisa membuat GOR Ragunan menjadi ramai.

From: Rio “digitaLmbuL” [mailto:rio.octaviano@gmail.com]
Sent: 18 Desember 2008 9:51
To: ‘jz09zws@googlegroups.com’
Subject: [Mohon Pencerahan] RAPI dan PARPOL?

Siang…51-55…
As subjek..ane barusan abis naro badak item di bengkel, berangkat ke kantor pake bus Metro Mini 62, tanpa sengaja tapi sengaja..ane liat ada stiker Caleg dari Parpol PAN, Dapil Jakarta Selatan, dengan tulisan dibawahnya “didukung oleh :”..tapi kagetnya..liat ada logo RAPI dsana..pas di deketin tulisannya Lokal X. sedikit heran..soalnya kalo di Anggaran Dasar ada tulisan :
Pasal 4

SIFAT
1. RAPI adalah organisasi komunikasi radio antar penduduk yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai satu-satunya wadah resmi bagi pemilik Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP).
2. RAPI merupakan organisasi kemasyarakatan yang didasari atas kesamaan kegemaran berkomunikasi radio antar penduduk dan tidak memihak kepada salah satu organisasi sosial politik.

Berikut ane lampirin potonya…(iseng amat..moto2 di metro mini??)

Mungkin ada yang bisa kasih alasan kenapa logo RAPI ada di bawah tulisan “didukung oleh :”

Itulah pertanyaan yang saya coba lemparkan ke rekan-rekan RAPI di wilayah Jakarta Selatan, untuk sementara, saya tidak mau berburuk sangka, sampai saya mendapatkan jawaban yang berbeda-beda, lalu mencoba mengambil kongklusinya.

Menarik ya, judulnya?
Acara ini di buka oleh undangan para pejabat yang tidak hadir, atau di wakilkan, dari semula ada Pak Menteri Perhubungan dan Pak Dirlantas Polri, akhirnya mereka hanya di wakilkan, untuk Perhubungan diwakilkan oleh Dirjen Perhubungan Darat, dari POLRI diwakilkan oleh pak Subono, juga ada wakil dari KNKT, pak Yusuf.
Paparan pertama dilakukan oleh pak Dirjen Perhubungan, dimana setelah menerima plakat beliau langsung meninggalkan ruangan, hmmm…mungkin menurut beliau ini tidak menarik. Akhirnya dari pejabat tingi, hanya di wakilkan oleh Pak Subono (Salut buat Pak POLISI!!!), dan juga pak Yusuf dari KNKT.
Paparan demi paparan di sampaikan pada acara tersebut, sampai pada akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan klise dari saya yang mewakili RSA.

Semua materi yang disampaikan, menurut saya adalah materi yang biasa menjadi pemaparan Road Safety, saya pun tetap tertarik, karena banyak angka-angka yang mencengangkan untuk kematian.

Ok..overall dari seminar itu adalah…ZERO!
Seminar itu tidak menghasilkan apapun, dan lebih kearah mengumpulkan komunitas, yang mungkin akan di jadikan database marketing, apabila suatu saat ingin show of force…
Kembali lagi, saya merasa kemarin adalah waktu untuk berteriak-teriak di kuping sendiri…

Tapi bila bertanya kepada para klub pengendara motor? Jawabannya pun di tambah, menjadi, “oya…yang mendukung gerakan safety riding”. Kebetulan saya sendiri pernah menghadiri beberapa acara klub motor dan mereka mengusung selamat berkendara yang di dukung oleh Insto ini. Supaya mempermudah para pengguna internet silahkan cari di google dengan keyword insto safety riding

Apa boleh buat, mungkin tujuan mereka mendukung acara-acara mulia temen-temen di klub motor, dalam menggalakan safety riding, hanya sebagai bagian dari “brand activation” di masyarakat.
Saya sering mengeluhkan “pengecilan makna safety” yang sering terjadi di masyarakat, karena dukungan-dukungan sponsor yang sangat semu, dan jelas-jelas terlihat bahwa mereka hanya ingin mengenalkan, atau acara itu adalah bagian dari budget marketing mereka. Mungkin teman-teman harus bisa menularkan “virus safety” kepada para EO penyelenggara acara-acara seperti ini, minimal di terapkan kepada staff EO nya dulu.

Mungkin (semoga saya salah) ini juga terjadi pada perusahaan besar seperti Insto, mereka menggunakan jasa penyelenggara yang tidak mendukung arti Safety, sangat bisa terlihat pada iklan berjalannya, kreatif sangat kreatif, tapi…..

Pertanyaan dari pernyataan panjang saya di atas..”helm standarnya kemana, mbak?”

Tapi apalah arti modifikasi tanpa diiringi dengan keinginan selamat di jalan? Ini yang saya temukan pada jalan jatiwaringin saat itu, kebetulan saya dan keluarga baru saja pulang dari jalan-jalan..biasalah..refreshing…

Istri saya dan saya kontan tertegun melihat pemandangan ini, dengan modal yang cukup besar untuk modifikasi, tapi kenapa sang “boncenger” tidak dibekali dengan peralatan standar keamanan, apa alasannya pada saat itu? Dekat? Helm di colong? atau bandana itu adalah sebuah helm futuristik?
Entahlah, mungkin yang penting di pahami adalah, keselamatan tetap nomor satu dibandingkan style atau kemudahan berkendara.