digitaLmbuL’s FiLes

Source : http://www.trotoar.org/forum/showthread.php?p=231#post231
——————————————————————————–

Kemacetan, pelanggaran lalu-lintas dan kecelakaan adalah masalah yang paling sering tampak dipermukaan sebagai masalah lalu lintas. Sedangkan tata ruang, jaringan jalan, sistem transportasi moda terpadu, rencana dan kebijakan angkutan umum, populasi kendaraan, pengaturan lalu lintas, penegakan hukum, ketersediaan sumber daya dan aturan bisa dikatakan sebagai akar masalah transportasi di Jakarta.

Pembahasan tentang kemacetan, selalu melibatkan masalah angkutan umum dimana seharusnya angkutan umum adalah salah satu penyelesaian masalah kemacetan di Jakarta, pemikiran yang logis jika mengingat semakin mahalnya harga BBM, tingkat polusi, dan kapasitas jalan yang terbatas.

Sayangnya angkutan umum malah ditinggalkan oleh sebagian besar warga DKI Jakarta, terbukti dari tahun ke tahun semakin tingginya jumlah kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan angkutan umum yang ada, tentu ini bukan tanpa sebab, selain kondisi angkutan umum kita yang jauh dari nyaman, aman dan tepat waktu, jumlah angkutan umum kita juga masih jauh dari ideal.

Kemacetan, yang dinyatakan oleh Meneg Perencanaan Pembangunan mengakibatkan kerugian 7 Triliun rupiah setiap tahunnya, telah semakin memperburuk kondisi angkutan umum kita, kondisi macet telah mengakibatkan life time kendaraan angkutan umum semakin berkurang, apa lagi di jaman yang serba mahal membuat para pengusaha angkutan umum menekan harga perawatan kendaraannya.

Kondisi ini terlihat menjadi seperti benang kusut dan lingkaran tak berkesudahan, macet disebabkan kondisi dan pelayanan angkutan umum kemasyarakat tapi akibat macet juga menurunkan kualitas pelayanan angkutan umum ( 70.4 % masyarakat Jakarta tidak puas dengan pelayanan angkutan umum; hasil jajak pendapat Litbang Kompas September yang lalu )
Tapi mari kita lihat dari satu sisi dulu yaitu buruknya pelayanan angkutan umum terhadap masyarakat dan mencari tahu apa penyebabnya.

Sering kita lihat Angkot, Metromini, Kopaja, bahkan bus-bus besar bertindak nekat melawan peraturan lalu lintas, ngetem, stop and go disembarang tempat, saling sodok, pokoknya seringkali jadi penyebab tersendatnya arus lalu lintas, membahayakan penumpangnya dan mencerminkan tidak ada disiplin dalam membawa kendaraan umumnya, tapi kenapa para supir ( Paramudi ) Trans Jakarta, cendrung lebih tertib ? lebih mengikuti aturan ?

Dari banyak faktor yang membedakan supir angkutan umum dengan paramudi bus Trans Jakarta, maka faktor sistim penggajian adalah yang paling membedakan, jika Paramudi Trans Jakarta digaji tetap 1,2 Juta Rupiah perbulan ditambah 40 ribu tunjangan per hari kerja, maka supir angkutan umum yang lain mendapat hasil dari berapa banyak penumpang yang bisa dia bawa, dipotong setoran wajib, uang bensin + Susu Tante ( Sumbangan Sukarela Tanpa Tekanan ) dari oknum petugas di jalan.

Jadi jelas ada perbedaan orientasi dalam mengemudi, kalo Paramudi bus Trans Jakarta sudah bisa berorientasi kepada pelayanan public ( walau masih banyak cacat disana sini ) berbeda dengan pengemudi angkutan umum lainnya yang cenderung kearah bagaimana mendapat penumpang sebanyak banyaknya, tidak perduli kenyamanan penumpangnya.

Seorang awak angkutan umum, dalam suatu debat public tentang transportasi mengatakan bahwa jika para supir angkutan umum bisa mendapat gaji seperti paramudi bus Trans Jakata, dia menjamin pelayanan dari angkutan umum yang lainpun bisa, setidaknya menyamai bus Trans Jakarta.

Berarti harus ada subsidi dari Pemda DKI kepada seluruh pengemudi angkutan umum Jakarta, bisakah ?, mari kita berhitung. Menurut Organda ada 6.500 bus besar, 14.000 bus kecil, dan hanya 30 % nya saja yang beroperasi, tanpa menghitung keberadaan Taksi, berarti hanya ada 6500 kendaraan angkutan umum yang beredar di Jakarta, angka inipun diyakini masih terlalu besar jika dibandingkan dengan kenyataan yang ada, mengingat mahalnya biaya peremajaan angkutan umum, anggap saja ada 6000 unit kendaraan angkutan umum yang real beroperasi, jika Pemerintah harus mensubsidi rata-rata 1 juta rupiah perbulannya, maka berarti pemerintah harus mensubsidi sebesar 6 Miliar perbulan, atau 72 Miliar pertahun, masih jauh lebih kecil dari biaya kemacetan sebesar 7 Triliun pertahun ! – walau data yg digunakan tahun 2003, tapi saya yakin pertumbuhan kendaraan angkutan umum tidak berubah banyak hingga tahun ini -

Skemanya pendanaannya pemerintah bisa menaikan tarif pajak kepemilikan kendaraan pribadi, menerapkan pajak kemacetan ( Road Pricing ), dll.

Akhirnya ini akan menjadi keputusan politik, dan pernyataan Masalah Transportasi di Jakarta, Politis atau Teknis ? menjadi menarik untuk ditelaah lebih jauh.

---

Speak!  ayah, pekerja, dan penggiat keselamatan jalan...

---